Layanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Drive-Thru adalah inovasi efisien yang memungkinkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan tanpa perlu turun dari kendaraan. Layanan ini dirancang untuk kecepatan, biasanya memakan waktu hanya 5-10 menit.
Prosedur Cepat Bayar Pajak dan Pengesahan STNK
Proses perpanjangan STNK tahunan di SAMSAT Drive-Thru mensyaratkan kelengkapan dokumen asli:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
- Bukti Pembayaran Pajak (Notice Pajak) terakhir (jika ada).
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli (disarankan dibawa).
Catatan Kunci: Nama di STNK dan KTP harus sama. Jika terdapat perbedaan kepemilikan, kendaraan harus melalui loket SAMSAT konvensional.
Tahapan Pelayanan
- Penyerahan Dokumen: Masuk ke jalur Drive-Thru dan serahkan dokumen asli kepada petugas loket.
- Validasi dan Pembayaran: Petugas memvalidasi data dan menetapkan jumlah PKB. Wajib pajak melakukan pembayaran (tunai atau non-tunai, tergantung fasilitas yang tersedia).
- Pengesahan: Setelah pembayaran dikonfirmasi, Anda akan menerima STNK yang telah disahkan (distempel/barcode) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) baru.
Batasan dan Hal Penting Lainnya
Meskipun cepat, layanan Drive-Thru memiliki batasan yang harus dipatuhi:
- Hanya Perpanjangan Tahunan: Layanan ini tidak melayani perpanjangan STNK 5 tahunan (yang memerlukan penggantian plat nomor dan cek fisik kendaraan). Untuk itu, wajib mendatangi SAMSAT Induk.
- Tanpa Tunggakan atau Perubahan Data: Kendaraan idealnya tidak memiliki tunggakan pajak yang parah. Selain itu, jika ada keperluan Balik Nama atau perubahan data kendaraan, Drive-Thru tidak dapat mengakomodasi.
- Ketersediaan: Perhatikan jam operasional SAMSAT Drive-Thru yang mungkin lebih singkat dari layanan konvensional.
SAMSAT Drive-Thru adalah solusi modern yang sangat membantu masyarakat yang menghargai waktu, mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam urusan perpajakan kendaraan bermotor.
